Keterbatasan fisik sering kali berlapis dengan kerentanan administratif, sebuah dinding tebal yang kerap menghalangi warga marginal mendapatkan hak-hak dasarnya. Kenyataan pahit ini dirasakan oleh Bapak M. Sirotol Mustakim (55 tahun), seorang guru ngaji tunanetra di Sidoarjo, yang sempat terhambat mendapatkan akses bantuan akibat perbedaan data identitas antara Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Namun, dinding pembatas itu runtuh seketika ketika negara hadir langsung menjemput bola ke ruang-ruang sunyi warga yang membutuhkan.
Pada Kamis (30/7/2026), bertempat di lokasi pembelajaran Al-Qur’an Braille Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo menorehkan catatan kemanusiaan yang menyentuh hati. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Sidoarjo, Ibu Latifa Indira Dewi (Bu Lala), hadir langsung bersama aparat desa setempat untuk menyerahkan dokumen kependudukan baru kepada Pak Sirotol. Penyerahan KTP dan dokumen yang telah disesuaikan tersebut menjadi kunci pembuka yang sangat vital, bukan sekadar administrasi kependudukan, melainkan syarat mutlak agar ia dapat mengakses layanan perbankan demi keberlangsungan hidupnya.
Jika dihitung menggunakan kacamata SROI (Social Return on Investment), intervensi layanan administrasi kependudukan ini menghasilkan nilai sosial yang luar biasa besar. Sebuah koreksi data kependudukan yang tampak sepele di atas kertas, nyatanya mampu memulihkan martabat hukum seseorang, mengentaskan hambatan psikologis, serta membuka akses ekonomi formal yang selama ini tertutup rapat bagi penyandang disabilitas. Nilai investasi emosional dan sosial ini terpancar jelas dari senyuman haru Pak Sirotol saat dokumen kependudukannya tuntas diselesaikan di hadapan para petugas.
Bu Lala menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berempati harus mampu menembus batasan ruang dan kondisi fisik warga. “Negara, melalui Dispendukcapil, memiliki kewajiban moral untuk memastikan tidak ada satupun warga, terlebih para pejuang Al-Qur’an seperti difabel netra, yang tertinggal hanya karena persoalan administrasi yang rumit,” tuturnya dengan penuh kehangatan, menegaskan esensi birokrasi yang melayani dengan hati.
Kehadiran unsur pemerintah daerah yang berkolaborasi erat dengan lembaga zakat dan perbankan menunjukkan ekosistem pelayanan publik yang inklusif. Di sinilah letak kekuatan filantropi modern yang dipadukan dengan kepedulian birokratis: mengubah air mata kesulitan menjadi senyuman keberdayaan. Dengan beresnya dokumen kependudukan tersebut, para guru ngaji tunanetra tidak hanya diakui keberadaannya secara administratif, tetapi juga diberi jalan untuk menatap masa depan yang jauh lebih pasti dan bermartabat.
