SIDOARJO — Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dihelat di Aula Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (10/9/2026), dibuka dengan gelombang motivasi mendalam dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ghofirin. Di hadapan puluhan bendahara Perangkat Daerah (OPD) sekaligus pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Sidoarjo, Ghofirin menyalakan kesadaran spiritual bahwa peran amil dan pengelola zakat bukan sekadar mengejar target angka administratif, melainkan menenun jaring pengaman sosial yang menyelamatkan martabat kemanusiaan.
Dengan mengusung tema pembahasan “Sinergi Zakat, Membangun Sidoarjo” menjadi ruang konsolidasi krusial. Dalam paparannya, Mohammad Ghofirin memotivasi para bendahara OPD untuk melihat posisi strategis mereka sebagai garda depan penggerak filantropi Islam.
“Zakat adalah penolong sesama di dunia, dan menyelamatkan kita di akhirat,” ungkap Ghofirin dengan penuh penekanan di hadapan para peserta. Ia memotivasi para pengelola keuangan instansi pemerintah tersebut agar bangga memegang amanah mulia ini, sebab setiap rupiah yang dihimpun dari lingkungan birokrasi adalah energi kebaikan yang langsung menyentuh kelompok rentan. Ghofirin juga memaparkan data makro bahwa penghimpunan ZIS-DSKL nasional pada 2025 telah menembus angka Rp44,698 triliun dengan Jawa Timur sebagai salah satu kontributor terbesar, membuktikan bahwa potensi zakat di daerah ini sangat luar biasa jika dikelola secara kolektif dan profesional.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, M. Chasbil Aziz Salju Sodar, menegaskan bahwa para bendahara OPD memegang peranan vital sebagai “Pintu Gerbang Kesejahteraan” masyarakat. Ia merinci bahwa mekanisme pengumpulan ZIS dari ASN dan PPPK melalui pemotongan gaji langsung (payroll system) telah dilindungi oleh payung hukum yang sangat kokoh.
“Para bendahara OPD tidak perlu ragu, kegiatan pengumpulan ini 100% terlindungi secara hukum berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 53, Perda Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2024, serta Perbup Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2025. Ini adalah wujud kehadiran negara dalam mengamankan dan memudahkan ibadah zakat para ASN,” jelas Chasbil.
Lebih lanjut, Chasbil menjelaskan bahwa integrasi data pemotongan ZIS ke dalam Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) akan menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Dokumen resmi ini memiliki nilai tambah bagi para ASN karena dapat dimanfaatkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada PPh Pasal 21 saat pelaporan pajak tahunan. Di sisi lain, sistem ini tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan melalui mekanisme fleksibilitas; pegawai yang merasa keberatan dapat mengajukan surat tertulis kepada pimpinan lembaga untuk dikecualikan dari pemotongan otomatis sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak berhenti pada aspek pengumpulan, rakor ini juga menyoroti sinergi dua arah yang memberikan nilai eksklusif bagi instansi pengumpul. Berdasarkan Perda Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 10, setiap OPD memiliki hak usulan untuk merekomendasikan mustahik di lingkungan ring-1 kantor mereka. Para bendahara dapat mengajukan Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga honorer, warga prasejahtera di sekitar kantor, maupun keluarga ASN yang tertimpa musibah agar mendapatkan intervensi bantuan dari 5 Pilar BAZNAS Sidoarjo—yakni Sidoarjo Cerdas, Sehat, Makmur, Taqwa, dan Peduli.
Melalui rakor yang dihadiri oleh jajaran pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Sidoarjo ini, terbangun komitmen kolektif untuk mencapai 100% partisipasi pegawai, mulai dari ASN, PPPK, hingga CPNS. Transformasi dari sekadar tugas administratif menuju pengelolaan berbasis transparansi dan spiritualitas ini diharapkan mampu mengakselerasi pengentasan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru Kabupaten Sidoarjo.
